Bogor 26Juni 2025 Pembangunan kawasan wisata Lembah Batu di Desa Gunung Bunder Dua, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menuai kecaman luas dari masyarakat. Tempat wisata yang kini sudah beroperasi itu ternyata bukan program desa, bukan milik BUMDes, dan tidak pernah dimusyawarahkan secara resmi, melainkan milik pribadi Kepala Desa Gunung Bunder Dua.
Yang lebih mengkhawatirkan, proyek wisata ini diduga dibangun dengan menggunakan dana program Satu Miliar Satu Desa (Samisade)—yang semestinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Itu murni milik pribadi Kades, tapi bangunnya pakai dana desa. Warga sendiri disuruh bayar kalau mau masuk. Jelas ini bukan untuk masyarakat, tapi untuk keuntungan pribadi,” ungkap salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Warga juga menyebut pembangunan wisata ini dilakukan di bantaran sungai atau sempadan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang dikeruk dan diubah menjadi kolam berendam. Akibatnya, aliran sungai menjadi kecil dan kondisi lingkungan berubah, yang berpotensi melanggar aturan lingkungan hidup dan tata ruang.
> “Aliran airnya jadi kecil karena dibendung untuk kolam. Itu bukan cuma salah arah, tapi bisa merusak lingkungan juga,” ujar tokoh masyarakat setempat.
Pembangunan tersebut tidak pernah dimasukkan dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes atau RKPDes, serta tidak dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Proyek tersebut juga tidak melibatkan warga secara terbuka dalam musyawarah desa (Musdes), seperti yang semestinya diamanatkan dalam penggunaan dana publik.
—
Indikasi Pelanggaran
Kasus ini memperlihatkan adanya indikasi kuat pelanggaran hukum, antara lain:
Penyalahgunaan dana desa (Samisade) untuk kepentingan pribadi
Pelanggaran tata ruang dan lingkungan karena pembangunan di bantaran sungai
Tidak ada transparansi, akuntabilitas, atau pelibatan warga dalam perencanaan
Potensi konflik kepentingan karena Kades memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi
—
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Gunung Bunder Dua belum memberikan klarifikasi resmi mengenai kepemilikan, perizinan, serta penggunaan anggaran untuk pembangunan wisata Lembah Batu.
—
Catatan Redaksi:
Jika dugaan ini terbukti benar, maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan tentang penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran penggunaan dana desa
Jurnalis:Jani
