Bogor – 24 Juli 2025
Pemerintah Desa Gunung Bunder 2, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas pemberitaan sebelumnya yang menyoroti pembangunan kawasan wisata Lembah Batu.
Sorotan publik kini semakin meluas, terutama setelah LSM Barak yang diketuai Julfa turut menyinggung program ketahanan pangan yang dinilai tidak berdampak dan belum dapat dibuktikan secara fisik di lapangan.
Tim media bersama LSM Barak kembali mendatangi Kantor Desa Gunung Bunder 2 pada Rabu (24/7) untuk meminta klarifikasi. Namun, Kepala Desa diketahui sedang mengikuti rapat di Cibinong. Sekretaris Desa (Sekdes) dan Kaur Perencanaan juga tidak berada di tempat. Tidak satu pun pejabat desa yang dapat memberikan keterangan resmi.
Hanya Ketua Karang Taruna yang berhasil ditemui oleh tim media. Namun, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan.
> “Saya tidak bisa memberikan tanggapan karena bukan wewenang saya. Tapi nanti akan dijadwalkan untuk bertemu,” ujarnya singkat.
Ketua LSM Barak, Ibu Julfa, menyatakan kekecewaannya atas sikap tertutup pemerintah desa. Ia menegaskan bahwa selain pembangunan wisata Lembah Batu, masyarakat juga mempertanyakan realisasi program ketahanan pangan yang hingga kini belum dirasakan manfaatnya.
> “Program ketahanan pangan belum terlihat wujud maupun manfaatnya. Kami ingin melihat fisiknya di lapangan, tapi hingga sekarang belum bisa karena pihak pemdes belum dapat ditemui,” kata Julfa.
Pembangunan wisata Lembah Batu sendiri diduga bersumber dari anggaran program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) yang dikucurkan secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2024. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini diduga kuat menyalahi prosedur dan minim transparansi.
> “Kalau benar anggarannya dari Samisade, maka harusnya lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program unggulan seperti ini malah jadi sumber masalah,” tegas Julfa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Desa Gunung Bunder 2. Warga berharap ada keterbukaan informasi dan pelibatan publik dalam setiap program pembangunan desa agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya di atas kertas.
Red:jani
