Bogor 31/8/2025 Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dinilai semakin jauh dari cita-cita demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Berbagai kebijakan dan aturan yang lahir dari pemerintah bersama DPR justru disebut-sebut lebih banyak berdasarkan “pesanan” kelompok tertentu, alih-alih berpihak pada kepentingan rakyat.
Rakyat kecil yang sudah kesulitan akibat beban hidup, kini harus menanggung pajak yang terus dinaikkan. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat masih jauh dari layak. Kritik pun mengemuka bahwa DPR dan pemerintah lebih sibuk mengurus kepentingan pribadi serta golongan, dibanding mendengar suara rakyat.
Di sisi lain, wajah hukum di negeri ini kembali dipertanyakan. Hukum dianggap “tumpul ke atas, tajam ke bawah”. Para pejabat dan elit politik kerap lolos dari jerat hukum, sedangkan rakyat kecil yang berani bersuara kritis justru dihadang, bahkan dibungkam. Aspirasi masyarakat sering dipandang sebagai ancaman, bukan masukan.
Kekecewaan rakyat semakin mendalam ketika para pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung justru bersikap sebaliknya. Sejumlah aktivis menilai, pemimpin kini terkesan menantang rakyat, bukannya merangkul.
Fenomena ini tampak nyata di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Pati. Seorang pejabat daerah dengan gamblang menantang para pendemo yang menyampaikan protes kebijakan. Sikap arogan ini menuai kecaman karena memperlihatkan betapa jauhnya pejabat dari semangat demokrasi yang seharusnya mendengarkan dan melayani rakyat.
Sebagian masyarakat pun menyindir kondisi ini dengan istilah “Republik Konoha” — sebuah kiasan bahwa negeri ini lebih mirip dunia fiksi yang penuh sandiwara, ketimbang negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
Tim. jurnalis
